Kedu Selatan

Sanksi Tegas Menanti PNS


Ivan Aditya | Senin, 15 April 2013 | 23:41 WIB | Dibaca: 480 | Komentar: 1

Sekda Kebumen H Adi Pandoyo SH MSi (Foto: Sukmawan)

KEBUMEN (KRjogja.com) - Sekda Kebumen H Adi Pandoyo SH MSi mengeluarkan Surat Nomor 800/0547 tertanggal 15 April 2013 tentang netralisasi PNS dalam Pilgub Jateng 2013. Jika ada pelanggaran, Sekda memastikan akan ada sanksi tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Sekda juga mengajak PNS untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. "PNS memiliki hak pilih, tidak seperti anggota TNI dan Polri. Karena itu gunakan hak pilih dengan tetap menjaga profesionalisme dan netralitasnya sebagai PNS," tandas Adi Pandoyo di ruang kerjanya, Senin (15/4/2013).

Terkait dengan netralitas PNS, ditegaskan oleh Sekda, bahwa seorang PNS masih bisa mengikuti kegiatan yang dilangsungkan oleh calon gubernur. Pasalnya, sebagai pemilih, PNS juga berhak mengetahui dengan baik calon pilihannya berikut program kerjanya.

"Akan tetapi, PNS tidak boleh melakukan mobilisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," tegas Adi Pandoyo didampingi Asisten Pemerintahan Sekda Kebumen Drs Frans Haidar MPA, Asisten Administrasi Sekda Kebumen Ir H Tri Haryono, Kabag Humas dan Protokol Drs Drajat Wibowo, serta Inspektorat Kabupaten Kebumen Drs Mahmud Fauzi MSi.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng mengindikasikan keterlibatan sejumlah pejabat Pemkab Kebumen dalam kegiatan yang digelar di Kebumen oleh salah satu pasangan calon Gubernur Jateng. Disinyalir pula, pejabat Pemkab Kebumen ikut menggalang melalui SMS.

"Sudah seharusnya PNS tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung, baik dalam Pilgub Jateng maupun Pileg 2014," tegas Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo.

Bawaslu Jateng juga mengindikasikan ada bagi-bagi uang ketika salah satu pasangan calon Gubernur Jateng datang ke Kebumen. Pembagian uang dikemas sebagai uang bensin bagi yang datang. "Setiap hadir diberi Rp 100 ribu," ungkap Teguh yang sudah memerintahkan Panwaslu Kabupaten Kebumen untuk mengusut tuntas kedua peristiwa tersebut. (Suk)