Kedu Utara

Kades Nyaleg, Tali Asih Rp 10 Juta Hilang


Ivan Aditya | Jumat, 12 April 2013 | 11:17 WIB | Dibaca: 326 | Komentar: 0

Ilustrasi. (Foto : Dok)

TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Kepala desa (kades) atau perangkat desa (perdes) yang mencalonkan diri menjadi anggota legeslatif  harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kades auat perdes. Konsekuensinya, bila mengundurkan diri sebelum purna tugas maka kades tersebut bakal kehilangan tali asih dari Pemkab yang rencananya diberikan sebesar Rp 10 juta.

Menurut Kagab Pemerintah Desa Setda Temanggung, Agus Sarwono, ketentuan tersebut berdasarkan peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 pasal 19 huruf i tentang pemilihan calon legeslatif. "Bagi kades atau perangkat desa yang mencalonkan sebagai anggota legeslatif, maka harus terlebih dulu menyatakan mengundurkan diri dan pengunduran diri itu tidak bisa ditarik kembali," jelas Agus di kantornya, Jumat (12/04/2013).

Terkait dengan peraturan tersebut, kepala desa yang mengundurkan diri sebelum waktunya maka tidak memperoleh tali asih yang jumlahnya direncanakan sebesar Rp 10 juta. Diutarakan, saat mendaftarkan diri sebagai Caleg pada Pemilu Tahun 2014, kepala desa atau perangkat desa cukup memberikan pernyataan pengunduran diri saja.

Namun katanya, saat dilakukan verifikasi bakal caleg maka harus disertakan surat keputusan pengunduran diri dari kades atau perdes. "Kalau tanpa disertai surat keputusan pengunduran diri tersebut, maka dianggap persyaratan kurang sehingga tidak lolos sebagai caleg," terangnya.

Pendaftaran calon legeslatif di KPU dimulai hari Rabu  (10/04/2013), sedangkan verifikasi bakal calon legeslatif dilakukan mulai 23-29 Mei 2013. Sementara menurut Agus Sarwono, purna tugas 204 kepala desa di Kabupaten Temanggung pada tanggal 19 Juni 2013 dan 21 kades mengakhiri masa jabatannya 5 Nopember 2013.

Agus mengatakan, jika mengacu aturan KPU sebelumnya, kepala desa memiliki peluang untuk memperoleh tali asih dan mendaftar sebagai caleg dan memperoleh tali asih karena verifikasi ya tanggal 30 Juni. Ternyata aturan itu sudah diperbarui lagi, sehingga verifikasi bakal caleg pada Pemilu 2014 mendatang silakukan satu bulan sebelum para Kades tersebut mengakhiri jabatannya. (Mud)