Banyumas

Anggaran Pakaian Dinas Bupati/WakilBupati dijatah Rp 107 juta/tahun


Agus Sigit | Rabu, 13 Maret 2013 | 18:13 WIB | Dibaca: 433 | Komentar: 0

PURWOKERTO (KRjogja.com) - Karena sebentar lagi Kabupaten Banyumasbakal punya bupati/wakil bupati (wabup) baru, Ir Ahmad Husein/dr Budhi Setyawan menggantikan Mardjoko/Ir Ahmad Husein, maka terkuak kebutuhan anggaran untuk baju-celana/pakaian orang nomor satu dan dua di Banyumas yang ternyata mencapai Rp 107 juta/tahun. Hal itu terpampang dalam pos belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyumas.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Banyumas, Setya Rahendra,Rabu (13/3), menyebut, alokasi untuk pembelian baju dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tepatnya terjatah Rp 106.900.000. "Anggaran itu, dialokasikan untuk kebutuhan baju dan celana dinas Bupati dan wakil Bupati dalam setahun," kata Setya Rahendra.
      
Ia menambahkan, baju dinas Bupati dan wakilnya beragam. Selain pakaian dinas upacara (PDU), pemimpin daerah Banyumas juga harus menggunakan Pakaian Seragam Lapangan (PSL), dan Pakaian Seragam Resmi (PSR). Tidak hanya itu, Bupati dan wakilnya juga Pakaian Dinas Harian (PDH), baik jenis keki maupun lengkap. Termasuk kebutuhannya, berupa pakaian olahraga untuk hari Jumat.
      
Kata Rahendra, Bupati Banyumas terpilih, Achmad Husein yang akan menggantikan Mardjoko, ternyata berminat untuk tetap menggunakan baju lama meski nanti sudah jadi bupati. Sementara dr Budhi Setyawan sudah mengukur, yang berarti berminat bikin kostumbaru. "Kalau Pak Budhi kan baru akan menjadi Wabup, jadi memang harus punya yang baru," katanya. Sementara Husein, katanya, sebagaimana akan menggunakan baju lama karena dirasa masih bagus.
      
Terkait pembenahan rumah dinas untuk bupati/wabupbaru, Rahendra mengaku belum ada perintah dari Bupati terpilih untuk memproses. Sedang keuangannya, sudah dianggarkan tahunan. "Pemeliharaan rumah dinas dianggarkan Rp 157.300.000 untuk tahun 2013 ini," kata Rahendra. Anggaran tersebut, berlaku untuk pembenahan rumah dinas Bupati dan wabup, dua Pendopo, dan rumah dinas Sekda Banyumas.
      
Sedang pemeliharaan kendaraan dinas, menurutnya juga dianggarkan APBD. Nominalnya Rp 150 juta/tahun untuk 35 mobil dan 78 sepeda motor. "Sampai saat ini, juga belum ada  pembicaraan khusus untuk itu," imbuhnya. Secara teknis, pembenahan rumah dinas menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan tata Ruang (DCKKTR). Sementara kendaraan dinas, menurutnya menjadi ranah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD). (Ero)