Kota Yogyakarta

Undang-Undang Koperasi Terbaru Harus Dicabut


Tomi Sujatmiko | Rabu, 27 Februari 2013 | 19:40 WIB | Dibaca: 1627 | Komentar: 3

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

YOGYA (KRjogja.com) - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrison Baswir menilai terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinilai justru menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan koperasi sehingga harus dibenahi atau dicabut.

Revrison menegaskan UU Koperasi yang baru tersebut justru sebaiknya dicabut dan dibuat yang baru. Sebab pasal-pasalnya jusru banyak yang menutup ruang gerak koperasi untuk berkembang. Bahkan beberapa daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah telah melayangkan surat gugatan ke Mahakamah Konstitusi (MK) untuk mencabutnya.

Menurut Revrison UU No 17 Tahun 2012 ini hanya meruskan hal-hal yang ada dalam UU Nomer 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian UU baru tersebut tetap mengakui koperasi golongan fungsional seperti koperasi tentara, koperasi pegawai negeri dan lain-lain. Selain itu mengubah koperasi produksi menjadi koperasi produsen yang notabene justru mengarahkan sebagai konsumen. Pasalnya koperasi produsen tersebut malah bersifat sebagai koperasi konsumen yang melayani jasa, barang-barang modal dan sebagainya bukan sebagai penyedia.

"Artinya secara substansi UU No 17 Tahun 2012 ini masih meneruskan UU No 12 Tahun 1967 jadi malah semakin melemahkan koperasi karena koperasi makin memecah belah koperasi " ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini. (Fir)