Solo

Jengkel, Komisi I Desak Pembongkaran 6 Tower Tak Berizin


Danar Widiyanto | Minggu, 24 Februari 2013 | 09:11 WIB | Dibaca: 340 | Komentar: 0

Ilustrasi. Foto: Dok

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Komisi I DPRD Sukoharjo mencatat ada sebanyak enam tower milik provider telekomunikasi yang sudah lama berdiri tapi tidak berizin. Keberadaan tersebut dinilai Komisi I harus diambil sikap tegas oleh pemkab. Mulai dari teguran hingga pembongkaran paksa tower. Enam tower tersebut berada di Daleman Kecamatan Nguter, Kedungwinong Kec Nguter, Pondok, Kec Nguter, Majasto Kec Tawangsari, Kedungjambal Kec Tawangsari, Begajah Kec Sukoharjo.

Ketua Komisi I Suryanto didampingi anggotanya Sunardi kepada wartawan, Minggu (24/02/2013) mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi dari berbagai pihak bahwa tower tersebut memang sengaja dibiarkan berdiri. Padahal keberadaan tower tersebut memang menyalahi aturan.

Suryanto melanjutkan bahwa sebenarnya dalam Perda No 8 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi khususnya pasal 28 ayat 2 sudah ditegaskan provider yang melanggar bisa masuk ranah pidana. Artinya dibutuhkan penegakan aturan dari instansi terkait.

Apalagi, jika menurut kasus enam menara tanpa izin tersebut, instansi yang berwenang memberikan izin, mulai dari Dishub, DPU sampai KPPT sama sekali tidak tahu. Artinya sama sekali tidak ada koordinasi antara aparat di bawah dengan yang di atasnya.

Sebab faktanya di lapangan, provider hanya mengantongi izin dari desa hingga kecamatan saja. "Ini sudah jelas pelanggaran pidana. Padahal ancamannya bisa kurungan tiga bulan dan denda Rp 50 juta. Tetapi kenapa sampai hari ini tidak dilakukan penindakan. Ada apa ini kok aparatnya yang mandul," tegas Suryanto.

Padahal seharusnya untuk bisa mendirikan menara itu prosedurnya sangat panjang. Bukan hanya selesai di bawah dan membangun begitu saja. Salah satu tahapannya, provider harus datang ke Dishub untuk menanyakan zona lokasi, setelah itu pemilik lahan dilanjutkan ke DPU, Pemerintahan, Lingkungan Hidup sampai KPPT.

Atas hal tersebut, pihaknya meminta instansi terkait mengeluarkan surat peringatan. Jika surat peringatan 1,2 dan 3 tidak digubris, perlu dilakukan pembongkaran. "Kalau sudah tidak digubris, Bupati harus mengeluarkan SK pembongkaran. Karena jelas-jelas ini melanggar aturan," lanjutnya. (R-12)