Solo

Inspektorat Minta Laporan Pemeriksaan Mandan


Danar Widiyanto | Senin, 11 Februari 2013 | 19:31 WIB | Dibaca: 285 | Komentar: 0

Ilustrasi. Foto: Dok

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Komisi I DPRD Sukoharjo memanggil Inspektorat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD), Senin (11/2). Pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan kedua dinas tersebut terkait kasus dugaan penyelewengan dana lelang tanah eks bondo deso.

Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo Suryanto kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya sampai sekarang memang belum mendapatkan laporan dari Inspektorat terkait pemeriksaan kasus di Mandan. Padahal pemeriksaan sudah dilakukan oleh Inspektorat sejak beberapa bulan lalu.

Karena belum diserahkan maka Komisi I menilai kasus Mandan masih mengambang. Karena tidak kunjung menemukan jawaban, maka Suryanto perlu mempertegas keterangan langsung dari Inspektorat.

Dari keterangan Inspektorat seperti dikatakan Suryanto bahwa laporan hasil pemeriksaan sudah sampai ke bupati. Namun hingga sekarang belum diserahkan kembali.

“Karena kondisi ini maka Komisi I memang belum mendapat laporan dari Inspektorat,” ujar Suryanto.

Suryanto melanjutkan bahwa kasus Mandan muncul setelah pihak kelurahan melakukan proses lelang tanah eks bondo deso. Dari total pendapatan Rp 186 juta, namun yang diserahkan ke kas daerah hanya Rp 125 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp 61 juta menjadi pertanyaan. Namun sisa tersebut dalam perkembanganya sudah diserahkan ke kas daerah.

“Kasus ini sebenarnya juga terjadi di 17 kelurahan, tapi kenapa Inspektorat baru menangani di Mandan saja,” lanjutnya.

Atas kondisi ini Komisi I DPRD Sukoharjo meminta kepada Inspektorat agar berlaku adil dalam menangani kasus dugaan penyelewengan dana lelang tanah eks bondo deso. Sebab dari 17 kelurahan yang melaksanakan lelang, Inspektorat baru melakukan pemeriksaan di satu kelurahan saja yakni Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kota.

Suryanto menjelaskan bahwa permintaan tersebut sebenarnya sudah diberikan langsung oleh ketua DPRD Sukoharjo Dwi Jatmoko kepada Inspektorat beberapa waktu lalu. Tapi kenyataanya permintaan tersebut belum dilaksanakan.

“Dimohon kelurahan lain juga ikut diperiksa karena patut diduga ada praktek sama penyelewengan dana hasil lelang tanah eks bondho deso,” lanjutnya.

Dalam hal ini Suryanto menegaskan bahwa Inspektorat harus berlaku adil. Sebab pemeriksaan yang dilakukan justru hanya sebatas di Kelurahan Mandan. Komisi I sendiri sudah mendesak kepada Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan di kelurahan lainya. Sebab apabila dibiarkan terus berlarut, maka akan menyulitkan mereka sendiri. Selain itu juga potensi pendapatan besar dari hasil lelang untuk masuk ke kas daerah bisa hilang.

“Khusus untuk Kelurahan Mandan, Komisi I juga belum menerima laporan secara resmi dari Inspektorat. Padahal mereka sudah menjanjikan,” lanjutnya. (R-12)