Pantura

Jadwal Pilkades Pati Dimajukan, 13 Kades Resah


Ahmad Lutfie | Jumat, 1 Februari 2013 | 10:06 WIB | Dibaca: 2301 | Komentar: 1

PATI (KRjogja.com) - Sebanyak tiga belas Kepala Desa di kabupaten Pati mendadak resah menyusul terbitnya Surat Edaran Bupati Pati nomor 141.1/1154 tertanggal 17 Januari 2013. Pada SE tersebut Bbupati Pati menetapkan  pemajuan jadwal pemilihan kepala desa (pilkades) pada 27 Agustus 2013. Sedang 13 kades yang resah karena masa jabatanya baru akan habis pada12  September 2013.

Kuasa hukum 13 kepala desa di Pati, Daslan SH Jumat (1/2) pagi kepada wartawan menegaskan, pihaknya akan segera mengirim surat somasi ke Bupati Pati. “Jika SE Bupati Pati jadi dilaksanakan, berarti telah terjadi pelanggaran berat. Karena Bupati Pati tidak mentaati  isi Perda Pati nomor 5 tahun 2007,” ujarnya.

Alumnus Universitas Widya Mataram Yogyakarta, mengungkapkan, SE Bupati Pati tertanggal 17 Januari 2013 mengisyaratkan akan adanya  pelaksanaan pilkades yang  mendahului habisnya masa tugas sejumlah kades.  “Ada  13 kades yang merugi. Karena surat purna tugasnya tanggal 12 September 2013” tegas Daslan.  

“SE Bupati Pati nomor 141.1/1154   tidak sesuai dengan Perda Pati tentang  masa jabatan Pilkades 6 tahun. Apabila pilkades jadi dilaksanakan maka akan akan mengurangi masa jabatan Kades,” kata Daslan SH sambil merincikan kades yang purna tugasnya hingga bulan September 2013 terdiri Kades Rejoagung kecamatan Trangkil,  Sitimulyo dan Mecon  (Pucakwagi), Sumberejo (Jaken),  Tlogoharum (Wedarijaksa),  Prawoto (Sukolilo),  Kertomulyo dan Langenharjo (Margoyoso),  Sidoarum ( Jakenan),  Karangrowo (Tambakromo),  Kosekan (Gabus),  Kedungsari dan Purwokerto (Tayu).


Terpisah Ketua Paguyuban Kepala Desa Pati ( Pasopati ), Nabiyanto SH mengatakan, akan mengajukan izin untuk audensi ke bupati Pati.  “Kami akan menanyakan terbitnya SE Bupati Pati yang berisi  pelaksanaan Pilkades tersebut. Kalau SE tersebut dilaksanakan  pada 27 Agustus 2013 maka  akan mengurangi masa jabatan 13 Kades yang baru selesai 13 September 2013” ungkapnya.

“Sikap organisasi Pasopati ada 3, yaitu melakukan audensi ke bupati, meminta bupati Pati mencabut SE, atau kami akan mengambil langkah hukum berupa tuntutan di PTUN” katanya.

Bupati Pati, H. Haryanto SH MM MSi ketika dikonfirmasi menegaskan, terbitnya SE nomor 141.1/1154 mengacu surat edaran Mendagri tentang pelaksanaan pilkades. “Maka kami sangat menyambut baik rencana audensi. Karena  akan bisa kita komunikasikan hal-hal yang belum dijelaskan di surat edaran” ujarnya.

Diungkapkan, selama tahun 2013 Kabupaten Pati akan diadakan beberapa kali pilkades. Pada 26 Febuari pilkades di 10 desa akibat  kekosongan jabatan kepala desa. Kemudian 23 April pilkades di 23 desa karena  habisnya jabatan kades yang berakhir bulan Febuari, Maret dan Mei.

“Sedang kades yang habis jabatanya pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September maka akan diadakan pilkades pada 27 Agustus. Jumlahnya ada 17 desa. Bagi kades terpilih nantinya baru akan dilantik setelah masa tugas pejabat lama berakhir, sehingga tidak merugikan pejabat kades yang lama” kata bupati  Pati. (Cuk)