Pantura

Hanya Merepotkan, Bupati Rembang Siap Tolak DAK


Danar Widiyanto | Senin, 28 Januari 2013 | 14:54 WIB | Dibaca: 672 | Komentar: 0

Ilustrasi. Foto: Dok

REMBANG (KRjogja.com) - Saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan ISO 9001:2008 di SMKN 2 Rembang, kemarin, Bupati Rembang H Moch Salim menyoroti kasus hukum yang menimpa Sekretaris Dinas Pendidikan setempat Bambang Joko Mulyono. Disebutkan pihaknya telah menghadap Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo untuk meminta kejelasan SK Gubernur tentang acuan SK Nomor 920/97/2011 yang mengatur ketentuan pengadaan buku muatan lokal.
 
“Pak Bambang Joko Mulyono sudah barang tentu mengacu kepada aturan pusat untuk melaksanakan DAK di Rembang,” sebutnya. Sehingga jika penerimaan DAK (dana alokasi khusus) hanya merepotkan banyak pihak, dirinya menyatakan akan menolaknya.
 
Untuk itu,lanjut HM Salim, pihaknya belum lama ini telah menghadap Gubernur Bibit Waluyo untuk meminta kejelasan apakah pengadaan buku dari anggaran DAK yang bersumber dana dari APBN juga mengacu SK Gubernur Jateng. Karena diyakini pelaksanaan DAK di seluruh wilayah tanah air tentu mengacu aturan dari pusat.
������
“Saya tanyakan apakah mekanisme pelaksanaan DAK di Rembang mestinya mengacu pada aturan yang mana,” katanya. Ditambahkan pula, apabila terjadi tumpang tindih aturan ketentuan pelaksanaan DAK maka pihaknya akan tegas menolak saja karena imbasnya bisa menyeret pejabat yang menangani masuk ranah hukum. Walau disadari bahwa DAK memberikan kontribusi untuk memajukan pendidikan di daerah.
������
“Selama tujuh tahun saya memimpin Rembang, baru kali ini ada pejabat yang dijerat kasus hukum atas DAK. Lebih baik yang akan datang saya tolak daripada nanti bermasalah lagi di kemudian hari,” tambahnya.
������
Pada kesempatan tersebut Salim sekaligus berpesan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dandung Dwi Sucahyo yang juga hadir agar selalu mengingatkan para kepala sekolah penerima bantuan dana apapun yang dikelola secara swakelola supaya berhati-hati dalam penerapannya. Jangan sampai ada yang tanpa sadar telah melakukan kesalahan sehingga nanti masuk ke ranah hukum.
 
Salim mengakui sebagai pimpinan hingga kini, pihaknya masih kurang bisa melindungi stafnya, termasuk pada kasus Bambang Joko. Ia meminta setiap pengadaan barang baik yang dilaksanakan dengan swakelola dilakukan tidak dengan ngawur atau mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

“Meskipun dilaksanakan swakelola, Kami meminta jangan ada celah dan kesalahan sedikitpun.” katanya.

Sebab tegas Salim, setiap celah itu nantinya akan dimanfaatkan pihak lain atau lembaga swadaya masyarakat yang pekerjaannya mencari kesalahan dari pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa.
 
“Mereka Umumnya datang untuk meminta data, mengambil gambar atau foto, setelah itu melaporkannya ke aparat baik kepolisian atau kejaksaan, saya mewanti-wanti itu,” katanya.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Bambang Joko Mulyono telah diperiksa dan ditahan atas keputusan Kejari Rembang karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak korupsi atas pengadaan buku muatan lokal untuk SD dan SMP bersumber dana DAK tahun 2010.
 
Bambang Joko Mulyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dinilai telah melanggar ketentuan pengadaan buku muatan lokal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 420/97/2011 tertanggal 28 Juli 2011.
 
Kajari Rembang, Sudirman SH, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Ali Mukhtar SH menyebutkan, akibat pelanggaran atas ketentuan tersebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp 600 juta. (Ags)