Solo

Kades Pabelan Bantah Korupsi Dana Ganti Rugi Sutet


Danar Widiyanto | Senin, 24 September 2012 | 18:26 WIB | Dibaca: 495 | Komentar: 0

Ilustrasi. Foto: Dok

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Kepala Desa (Kades) Pabelan, Kartasura, Margono Hadi mengumpulkan semua ketua RT/RW, tokoh masyarakat, BPD di pendapa balai desa Pabelan, Senin (24/9). Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pengecekan sekaligus klarifikasi terkait adanya dugaan korupsi dana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) sebesar Rp 450 juta.

Dalam pertemuan tersebut Margono memimpin sendiri dihadapan para peserta. Margono mengaku sebelum pertemuan dilaksanakan, Senin (24/9), pihaknya sudah mengeluarkan surat undangan kepada ketua RW, BPD, Kapolsek, dan Camat Kartasura.

Margono mengaku sehubungan dengan gencarnya pemberitaan di media cetak menyangkut tuduhan dari pihak yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa pabelan dengan menggunakan nama H Muhammad Ansyori SH, MM yang menyatakan bahwa telah terjadi pemotongan dana kompensasi Sutet di Desa Pabelan sebesar Rp 450 juta untuk kas desa. Namun untuk dana yang dimasukan dalam kas desa hanya sebesar Rp 79 juta, dan sisanya sebesar Rp 371 juta dibagi-bagikan untuk perangkat desa Pabelan dan Kecamatan.

Karena pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk surat dan dilayangkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Maka dalam menyikapi hal ini, Margono mengaku memisahkan masalah antara proses penyelidikan dan sumber informasinya.

Margono melanjutkan bahwa menyangkut sumber informasi adanya pemotongan dana ganti rugi Sutet melalui surat tertanggal 25 Agustus 2012 ke Kejari Sukoharjo oleh M Ansyori SH MM. Dalam surat itu sendiri M Ansyori mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa Pabelan. Margono mengaku bahwa pelapor tersebut ternyata tidak tercatat sebagai warga apalagi tokoh masyarakat Desa Pabelan.

Dengan demikian maksud dari penyebutan tokoh masyarakat Desa Pabelan adalah sebagai cara untuk menciptakan keadaan yang palsu. Hal ini penting, seperti dikatakan Margoni karena memiliki dampak sosial sensitif yang mengusik ketenangan dan rasa kenyamanan dalam tataran masyarakat warga Desa Pabelan.

"Saya sendiri sebagai Kades sudah meminta kepada semua RT/RW untuk mengecek apakah ada warga mereka yang bernama H M Ansyori SH MM ternyata tidak tercatat sebagai warga apalagi tokoh masyarakat, jadi laporan itu bisa dibilang menyesatkan dan meresahkan Desa Pabelan," ujar Margono. (M-7)