Kulonprogo

Apotek Waralaba Ancam Perkarakan Aspak


Danar Widiyanto | Kamis, 20 September 2012 | 19:13 WIB | Dibaca: 1008 | Komentar: 0

Ilustrasi. Foto: Dok

WATES (KRjogja.com) - PT Apotek K-24 Indonesia dan Calon Apoteker Pengelola Apotek (APA) Siti Fatimah SFarm Apt serta Pemilik Sarana Apotek (PSA) K-24 Wates, Muhammad Bestedo mengancam akan memperkarakan Asosiasi Pengusaha Apotek dan Apoteker Kulonprogo (Aspak). Menurut mereka pernyataan dan sikap Pengurus Aspak yang menolak kehadiran Apotek K-24 Wates merupakan tindakan pelanggaran UU No 5/2005 tentang Larangan Praktek Monopoi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU No 36/2009 tentang Kesehatan.

Selain itu, PT Apotek K-24 Indonesia meragukan legalitas Asosiasi Pengusaha Apotek dan Apoteker Kulonprogo (Aspak). "Kami sebenarnya ingin sekali 'kenalan' dengan  Aspak untuk mengetahui legalitas dan posisi hukum serta batas kewenangan mereka. Selain itu kami juga mau tahu sejauh mana pengaruh pendapat Aspak terhadap proses penerbitan ijin sebuah apotek," tegas Legal Officer PT Apotek K-24 Grace Amelia Senggo didampingi Business Development dan Maintenance Etty Indrawati, Kamis (20/9).

Dalam proses pendirian Apotek K-24 Wates, sesungguhnya Aspak tidak berkompeten menolak. "Karena Aspak bukan instansi berwenang menolak berdirinya Apotek K-24 sebagai salah satu sarana layanan kesehatan masyarakat di Kulonprogo," jelasnya menanggapi pernyataan Ketua Aspak Ulinnuha.

Meski saat ini upaya komunikasi dengan Pengurus IAI dan Aspak belum cair, tapi Grace akan tetap berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah dengan para pihak. "Jika dalam perkembangannya mereka ternyata tetap menutup komunikasi dengan kami, dengan sangat terpaksa kami akan menempuh jalur hukum, melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kami telah konsultasikan dan mereka bisa dipidana penjara serta denda serendah-rendahnya Rp 25 miliar. KPPU juga bisa membekukan asosiasi tersebut," tegasnya.

Department Legal PT Apotek K-24 Indonesia Yosua mencurigai Aspak dibentuk mendadak setelah persoalan proses pendirian Apotek K-24 Wates mencuat. "Di lingkungan Farmasi DIY, Aspak sangat asing. Yang ada Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, diantaranya anggotanya adalah Apotek K-24," terangnya. 

Tentang tuduhan, pengelola Apotek K-24 telah menimbulkan disharmonisasi antarlembaga, karena membawa persoalan ke lembaga politik (DPRD versi Aspak), Grace menegaskan DPRD bukan lembaga politik tapi sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. "DPRD bukan lembaga politik. Kami mengadu ke Komisi II, karena memang membidangi perijinan. Sehingga menurut kami tidak ada yang salah melapor ke Dewan. Jadi kami mengadu ke DPRD dan bupati, karena proses mendapatkan ijin pendirian Apotek kami mendapat hambatan dari PD IAI DIY," tuturnya. (Rul)