Berita

Soal UKG, Kemendikbud Persilahkan Para Guru Menggugat


Danar Widiyanto | Senin, 9 Juli 2012 | 19:20 WIB | Dibaca: 6337 | Komentar: 51

Ilustrasi. (Foto : Dok)

JAKARTA (KRjogja.com) - Kemendikbud, mempersilakan beberapa organisasi guru memboikot atau bahkan menggugat kebijakan Uji Ulang Kompetensi Guru (UKG) yang akan diselenggarakan mulai 30 Juli hingga pertengahan September mendatang. Tidak akan ada sanksi diberikan. Justru para guru tersebut akan rugi sendiri karena tidak bisa dibina.

"Kalau tidak ikut UKG ya artinya tidak diketahui peta kompetensinya. Artinya ya tidak bisa dibina. Yang rugi mereka sendiri. Tidak perlu ada sanksi-sanksi," demikian kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu (BPSDMPPM) Syawal Gultom, Senin  (9/7).
 
Ditargetkan seluruh guru bakal tuntas diuji pada 2013. Tahun ini diharapkan jumlah guru peserta mencapai 1 juta orang. Lewat hasil UKG itulah, akan disusun peta kompetensi para guru yang akan ditindaklanjuti dengan beragam program pembinaan.

"Bentuk pembinaan bisa lewat website, modul, offline, atau tatap muka. Materi disesuaikan dengan hasil peta kompetensi tiap guru sehingga dapat diketahui sisi mana yang masih lemah dan butuh pengembangan," ujarnya. 

Semua guru akan menjalani UKG, termasuk lebih dari 1 juta guru yang telah tersertifikasi. Proses ujian dilakukan secara online dalam beberapa tahap, dimulai dari guru jenjang SMP pada akhir bulan ini. "Saat ini telah ada 3 ribu tempat uji kompetensi yang terdaftar. Masih sangat mungkin bertambah jumlahnya," katanya.

Gugat

Penolakan terhadap program UKG disuarakan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Mereka menilai, UKG merupakan penghamburan anggaran belaka, tanpa hasil yang secara efisien memetakan kompetensi para guru.

"Kami lebih memilih adanya pembinaan guru secara berkesinambungan. Bukan lewat projek-projek seperti ini. Dengan berkali-kali melakukan uji kompetensi, pemerintah terbukti tidak konsisten menjalankan kebijakan dan aturan," tutur Sekjen FSGI Retno Listyarti.

Tidak hanya memboikot, para guru juga berencana menggugat kebijakan ini di ranah hukum. Secara serius telah disiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).   (Ati)