Solo

Guru Ujung Tombak Empat Pilar Kebangsaan


Ivan Aditya | Kamis, 21 Juni 2012 | 18:50 WIB | Dibaca: 484 | Komentar: 0

MPR RI gandeng PGRI Kabupaten Sukoharjo sosialisasi empat pilar kebangsaan. (Foto : Wahyu Imam Ibadi)

SUKOHARJO (KRjogja.com) - MPR RI andalkan guru sebagai ujung tombak untuk mendidik siswa serta masyarakat mengenai empat pilar kebangsaan. Salah satu bentuk konkrit mengenai hal tersebut dilakukan dengan roadshow seperti di sosialisasi bersama dengan PB PGRI Kabupaten Sukoharjo di gelar di Gedung Sari Warni Grogol, Kamis (21/6).

Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh dua orang anggota MPR, mereka yakni Ibrahim Sakti Batubara dan Rinto Subekti. Hadirpula ratusan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dari PGRI Sukoharjo mengikuti arahan mengenai empat pilar kebangsaan.

“Kami memandang penting sekali melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat umum melalui guru menginggat kondisi bangsa Indonesia yang saat ini terus memprihatinkan,” ujar Rinto Subekti.

Rinto Subekti menyebut, empat pilar kebangsaan seperti Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sudah diabaikan masyarakat. Akibatanya kondisi dilapangan saat ini terus terjadi masalah. Bahkan ancaman perpecahan antar masyarakat semakin kental. Sebab tidak sedikit terjadi kasus kekerasan antar warga di beberaap daerah.

Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilakukan oleh MPR dijalankan oleh tujuh tim kelompok. Masing masing kelompok berkeliling di beberapa daerah. Salah satunya di Kabupaten Sukoharjo.

Untuk melakukan sosialisasi tersebut MPR RI menggandeng PGRI yang dilakukan secara resmi melalui MOU. Peran PGRI diharapkan oleh MPR RI sangat besar, sebab mereka memiliki banyak anggota untuk mensukseskan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. “PGRI punya ribuan guru yang bisa mengajarkan ke siswa mengenai empat pilar kebangsaan termasuk diteruskan ke masyarakat,” lanjutnya.

Lebih spesifik Rinto Subekti menyebut guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memili peran besar. Sebab merekalah yang bersinggungan langsung dengan empat pilar kebangsaan.

Disisi lain Rinto mengatakan sebagai anggota Komisi X dirinya ikut prihatin atas kembali ramainya kasus klaim kebudayaan milik budaya Indonesia oleh Malaysia. Kejadian tersebut membuat X melakukan rapat khusus mengenai hal tersebut.

“Saya tidak ikut rapat tersebut tapi pada dasarnya mengenai kasus klaim dari Malaysia itu merupakan kejadian yang terus berulang. Mengenai hal ini Komisi X meminta kepada pemerintah agar segera mendata dan mendaftarkan kebudayaan yang dimiliki agar bisa diakui dunia,” lanjutnya.

Rinto kasus tersebut kembali terulang karena belum adanya inventarisasi kebudayaan di Indonesia. Dia menilai, kasus klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia sudah sering terjadi dan pemerintah kurang meresponnya.

Seharusnya, ujarnya, saat kali pertama ada klaim dari negara lain, pemerintah langsung bertindak dengan melakukan investarisasi kebudayaan di 33 provinsi. Jika sudah ada data yang jelas, semua kebudayaan tersebut lantas didaftarkan ke Unesco. “Kalau kebudayaan Indonesia sudah terdaftar, tentunya negara lain tidak bisa mengklaimnya lagi,” lanjutnya. (M-7)