SOROTAN

Anggito Abimanyu Menjawab Umat


cwpel | Senin, 16 Juli 2012 | 11:55 WIB | Dibaca: 1122 | Komentar: 1

DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu memberikan jawaban. Suatu kepastian yang telah sejak lama ditunggu umat berkait dengan jasa -- bukan bunga, tetapi bagi hasil -- atas dana setoran awal para calon haji (calhaj). Seberapa besar jasa tersebut, serta dimanfaatkan untuk keperluan apa saja.
Jawaban itu disampaikan Anggito ketika berkunjung ke kantor surat kabar ini, Jumat pekan lalu. Pada kesempatan itu ia mengungkapkan setoran awal para calhaj hingga saat ini mencapai Rp 44 triliun. Untuk tahun 2011 nilai jasa yang terhimpun sebesar Rp 1,1 triliun, dan tahun 2012 Rp 1,3 triliun. Menurut Anggito, tiap jemaah calhaj mendapatkan bagi hasil Rp 8 juta yang dimanfaatkan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan haji.
Ya, pertanyaan umat atas besarnya dana setoran awal para jemaah calhaj berikut pemanfaatannya merupakan pertanyaan menahun. Pertanyaan yang selalu muncul setiap tahun -- yang (anehnya) tidak pernah mendapat jawaban pasti. Bahkan ada pihak yang mengingatkan tidak perlunya mempertanyakan masalah itu karena dapat mengurangi nilai keikhlasan dalam beribadah haji.
Mengakomodasi pertanyaan masyarakat atas permasalahan tersebut, Komisi E DPRD Provinsi DIY pada tanggal 28 Maret 2005 pernah melakukan dengar pendapat dengan Kanwil Kemenag DIY. Komisi E menilai selama ini jasa atas dana setoran awal tidak pernah ada kejelasan penggunaannya, sehingga perlu ada transparansi penyipanan maupun pemanfaatannya. Pada waktu yang bersamaan, permasalahan sama  menegemuka di berbagai daerah di Jawa Tengah. Para anggota DPRD Kabupaten Klaten, misalnya, mengharapkan pertanggungjawaban Kemenag. Mereka menginginkan jasa atas setoran awal dikembalikan ke daerah yang bisa dimanfaatkan untuk biaya manasik dan transportasi ke dan dari bandara embarkasi.
Sejauh ini para pejabat Kemenag sering menyatakan, jasa setoran awal itu menjadi Dana Abadi Umat (DAU). Namun tidak pernah mengungkapkan secara transparan besaran nilainya berikut pemanfaatannya untuk kegiatan apa saja. Bahkan juga ketika seorang mantan Menteri Agama diadili dan dinyatakan bersalah dalam penggunaan DAU, transparansi tetap merupakan misteri.
Dari tahun ke tahun jumlah daftar tunggu (waiting list) calhaj di seluruh Indonesia semakin membengkak. Di Kota Yogyakarta, daftar tunggu itu mencapai masa 11 tahun. Artinya, para pendaftar bulan ini baru berkesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun 2023. Dengan semakin panjangnya daftar tunggu dipastikan kian besar pula akumulasi dana setoran awal berikut jasa yang mengiringinya.
Kita berpendapat, transparansi yang dikemukakan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang baru itu perlu ditradisikan. Setiap tahun Pak Dirjen berkewajiban mengumumkan besaran dana setoran awal, berikut akumulasi jasa serta pemanfaatannya. (Tajuk Rencana SKH Kedaulatan Rakyat, Senin 16 Juli 2012).