Liputan Khusus

Nilai UN Tak Layak Jadi Syarat Masuk SNMPTN


cwpel | Senin, 14 Mei 2012 | 10:34 WIB | Dibaca: 1900 | Komentar: 7

Ilustrasi (Foto: Dok)

RENCANA Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) menghapus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur tulis mulai 2013 masih menuai berbagai tanggapan dari berbagai pengelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena rentan kecurangan. Lantas bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah?

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof. Djemari Mardapi menilai kebijakan Kemendikbud ini  sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005. Namun, kredibelitas pelaksanaan UN diukur melalui beberapa indikator mulai dari laporan dari pengawas, guru dan PT yang ditunjuk hingga perbandingan hasil UN antar daerah. Karena itu, akan membentuk tim evaluasi untuk melihat kredibilitas pelaksanaan UN di masing-masing daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DIY, Baskara Aji mengusulkan pemberian standar bobot UN pada tiap daerah. Pembobotan ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakpercayaan PTN dalam memanfaatkan nilai UN menjadi syarat penerimaan mahasiswa.

Pembobotan nilai UN, kata Baskara dianggap penting karena standar penyelenggaraan UN khususnya dari segi tingkat kejujuran atau kecurangan di tiap daerah berbeda satu sama lain. Dengan kondisi tersebut, PTN tidak bisa disalahkan bila kurang mempercayai kredibilitas pelaksanaan UN.

"Tidak sedikit daerah 'hitam' yang masih melaksanakan UN tidak sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) dan muncul berbagai kasus kecurangan. Jika kebijakan itu dipaksakan, maka dikhawatirkan terjadi beban psikologis bagi peserta didik. Pasalnya nilai UN yang dicapai dengan jujur disamaratakan dengan nilai UN yang didapat dengan kecurangan," tuturnya kepada KRnewsroom belum lama ini.

Baskara mencontohkan nilai 8 UN siswa di DIY yang diraih sesuai POS bisa saja bobotnya berbeda dengan nilai 8 di daerah lain. Karena tingkat kejujuran dalam pelaksanaan UN di kota tertentu bisa jadi berbeda dengan kota lain.Dengan adanya standar bobot UN melalui penilaian tingkat kejujuran di masing-masing daerah, maka hasil ujian tersebut bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan dipercaya oleh perguruan tinggi.

"Kebijakan penggunaan nilai UN untuk PMB tetap bisa dilaksanakan salah satunya melalui keterlibatan PT secara intensif dalam penyelenggaraan dan pengawasan UN," tandasnya.

Ditambahkan, pemerintah bisa memberikan kebebasan PTN dalam menerapkan kebijakan tersebut sesuai porsi yang mereka inginkan dan tisak merugikan peserta didik. "Perlu koordinasi dengan majelis rektor dan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan itu," imbuhnya.

UGM Tak Gunakan Nilai UN?

Terkait hal itu, Calon Rektor Terpilih Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Pratikno siap meneruskan tugas Rektor sebelumnya. Menurutnya, UGM sebagai universitas nasionalarus punya perwakilan (representasi) dari banyak daerah. Namun, tetap memperhatikan kulitas dan kebijakan yang memberikan prioritas pada siswa dari luar Jawa. Dimana sistem yang tersedia di tingkat nasional harus dioptimalkan misalnya melalui jalur undangan SNMPTN yang difokuskan pada sebaran daerah, sehingga dengan tinggal di Yogyakarta akan menjadi satu meeting pot atau titik temu berbagai potensi siswa.

"Sebetulnya kita tinggal lihat mandatnya bahwa kita harus ikut regulasi nasional. Kalau sistem itu bisa memungkinkan kita untuk memperjuangkan sebagai universitas nasional dengan distribusi mahasiswa asal yang luas, tentu itu sesuatu yang sangat penting dilakukan. Tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga satu kualitas. Saya kira proses seleksi jangan hanya pada NEM dan lainnya, tapi pada potensi," katanya.

Disinggung mengenai kebijakan UGM yang pada tahun ini masih menetapkan SNMPTN murni di jalur undangan dan ujian tulis tanpa selekksi mandiri, Pratikno tak mau berujar banyak. Ia juga enggan menyebut apakah dalam waktu kedepan, UGM akan mengubah sistem penerimaan mahasiswanya sesuai dengan mandat dari Mendikbud.

"Nanti saya harus pelajari. Kita sedang dalam proses, tetapi intinya kita tetap ikut kebijakan nasional. Kalau yang mandiri itu kan sudah ikut terintegrasi dalam kebijakan nasional. Itu omongan sekarang, karena seharusnya Pak Sudjarwadi (Rektor UGM) yang harusnya menjawab. Saya belum waktunya menjawab," tukasnya.

Sekadar informasi Rektor UGM Prof Sudjarwadi sebelumnya menegaskan tidak akan menggunakan nilai hasil UN tingkat SMA sebagai salah satu syarat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). UGM menilai tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain. Menurutnya, UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sedangkan tes masuk PTN digelar untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan PT tersebut. "Dari pandangan akademik, hasil UN tidak bisa jadi tes masuk PTN karena selain tujuannya penyelenggaraannya yang berbeda, tes masuk perguruan tinggi menggunakan soal yang multiobyektif," paparnya.

Prof Sudjarwadi menilai kebijakan itu tak bisa diterapkan tergesa-gesa, termasuk dalam pembobotan tes masuk PTN yang merupakan penggabungan nilai UN dengan tes mandiri PTN. Sedangkan UGM saat ini menggunakan nilai UN sebagai salah satu pelengkap tambahan pada penerimaan mahasiswa baru mereka. "Perlu kajian lebih lanjut yang intesif untuk mempersiapkannya. Tidak dalam waktu dekat ini kebijakan itu bisa diterapkan. Kami belum confident (percaya diri-red) karena masih banyak yang harus diteliti," katanya.

Dia menambahkan selama ini UGM menggunakan nilai UN sebagai pelengkap pada penjaringan mahasiswa baru dari jalur undangan atau penelurusan bibit unggul. "Tapi kalau jadi syarat masuk PTN secara keseluruhan, belum bisa kami terapkan," tuturnya.

Porsi 60 Persen Jalur Undangan

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Djoko Santoso menawarkan solusi penerimaan mahasiswa baru di jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri (SNMPTN) 2013 dengan kuota 60 persen di jalur undangan dan 40 persen melalui seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh tiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Alhasil jalur ujian tulis dalam SNMPTN ditiadakan.

"Kebijaan ini sebagai solusi untuk memberikan ruang penyaluran potensi siswa di daerah dan pemerataan pendidikan. Jalur undangan sendiri merupakan mekanisme seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik tanpa ujian tertulis atau keterampilan," katanya belum lama ini.

Menurut Prof Djoko alasan mendasar pemberian proporsi yang lebih bagi jalur undangan SNMPTN adalah harus adanya integrasi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Integrasi yang dimaksud salah satunya yakni mengakomodir hasil pendidikan di tingkat SMA.

"Hasil dari pendidikan menengah ini mestinya kan nyambung ke atas. Wujud hasil dari pendidikan menengah ini diantaranya berupa rapot, dan hasil ujian siswa (UN dan ujian sekolah). Dari situlah perguruan tinggi tadi bisa menerima mahasiswanya dengan proporsi minimum 60 persen. Lewat cara itu, akses dari semua anak SMA di seluruh Indonesia bisa terkontrol dengan baik," ujarnya.

Terkait kekuatiran kredibilitas nilai Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu komponen seleksi jalur undangan SNMPTN, lanjut Prof Djoko sudah bisa terjawab dengan adanya nilai rapof dan keterlibatan perguruan tinggi dalam proses penyelenggaraan UN. Pembobotan nilai rapot di tiap daerah juga telah dilakukan dan sekaligus menjawab kekhawatiran perbedaan bobot nilai rapot antara satu daerah dengan daerah lain.

"Itu kan indeksnya ada. Gampang itu tinggal lihat indeksnya dikonversi kan bisa. Pembobotan dari dulu sejak jalur undangan dibuka itu sudah ada. Tiap-tiap ektor sendiri sudah hafal, misalnya kalau SMA ini begini, yang ini begini, itu sudah ada datanya," ungkap Djoko.

Dengan ketentuan kebijakan tersebut, tidak dipungkiri jika satu-satunya cara untuk memfasilitasi calon mahasiswa angkatan sebelumnya yang tidak lolos SNMPTN dan ingin mendaftar lagi, adalah melalui seleksi mandiri dengan kuota 40 persen."Untuk yang minimum 60 persen itu undangan secara nasional. Diluar itu bisa (di jalur mandiri) termasuk bagi anak yang jalur sekolahnya di luar negri atau pesantren," jelasnya. (KRnewsroom/Aie/Tom)