Analisis

Menggugat BLSM


cwpel | Senin, 10 Juni 2013 | 10:01 WIB | Dibaca: 281 | Komentar: 0

Dr Hempri Suyatna

MENJELANG kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncakan dilakukan pada pertengahan Bulan Juni 2013, pemerintah dan DPR belum mencapai kesepakatan terkait  Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM)  sebagai skema kompensasi kenaikan harga BBM. BLSM direncakan diberikan kepada 15 juta rumah tangga sasaran selama lima bulan dengan nilai bantuan Rp 150 ribu/bulan. Sebagian fraksi di DPR dan elemen masyarakat secara tegas menolak rencana BLSM tersebut karena dipandang hanya digunakan untuk kepentingan politik partai politik tertentu. Selain itu, skema kompensasi melaluti BLSM ini hanya sekedar ‘balsem’ bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan ketergantungan.

Pengalaman pelaksanaan program BLSM selama ini juga menunjukkan bahwa implementasi program ini sangat rawan konflik sosial di masyarakat. Dengan mencermati dampak-dampak negatif yang muncul dari program BLSM ini, layakkah program ini dimunculkan?

Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan setting sosial politik yang demokratis,  kesiapan struktur penyelenggara, kontinyuitas program dan  data-data pendukung. Ironisnya, beberapa aspek tersebut masih lemah di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi pengentasan kemiskinan yang pernah penulis lakukan ada beberapa persoalan yang seringkali muncul dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yakni masih bias elite. Pada sisi lain ditemukan juga persoalan akurasi data penerima manfaat yang masih lemah dan  kriteria masyarakat miskin yang tidak jelas.
     
Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa masyarakat cenderung masih lebih senang dengan bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif atau bantuan yang bersifat 'charity'. Pola pikir  masyarakat  saat ini masih sangat kuat bahwa yang namanya  program pemerintah adalah program bantuan. Sehingga ketika bantuannya tersebut dalam bentuk permodalan  tidak perlu untuk dikembalikan.
     
Program BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin sekadar sebagai objek penerima bantuan. Dalam konteks ini akhirnya masyarakat tidak mampu berfikir secara kritis dan mengembangkan prakarsa-prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi dari pemberdayaan. Di tengah sebagian masyarakat yang semakin pragmatis maka program BLSM ini sangat tidak tepat karena justru hanya akan mengajarkan  masyarakat semakin tergantung kepada pihak pemerintah dan memperparah mentalitas masyarakat yang cenderung lebih suka menerima.
     
Ketika, program BLSM ini ditolak maka harus ada solusi kebijakan agar masyarakat miskin tetap terlindungi.  Mengalihkan subsidi BBM untuk membesar subsidi di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menunjang perekonomian sebenarnya dapat dilakukan. Meskipun pemerintah telah menambah  alokasi  anggaran Kompensasi Kenaikan Harga BBM dalam bentuk Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bidikmisi dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 6,04 triliun akan tetapi subsidi pendidikan masih sangat diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan maupun alokasi anggaran pendidikan untuk lembaga pendidikan informal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun lembaga-lembaga pendidikan  non formal (pelatihan-pelatihan ketrampilan lifeskill kepada masyarakat miskin). Di banyak daerah banyak lembaga PAUD  justru kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Ia  eksis karena dukungan swadaya masyarakat atau kerelawanan sosial pengelolanya.
     
Pengalihan subsidi di sektor kesehatan juga sangat strategis dalam rangka menyongsong implementasi Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tahun 2014. Tanpa diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pelayanan di bidang kesehatan baik di puskemas maupun rumah sakit  maka pemberlakuan jaminan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia sesuai dengan amanat UU BPJS tersebut tidak akan banyak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Tanpa ada perbaikan kualitas infrastruktur maka akan sangat mungkin masyarakat harus antri berlama-lama untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Pengalaman pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan program KJS (Kartu Jaminan Sehat) yang menimbulkan pro kontra seharusnya menjadi pembelajarani pemerintah di dalam menyiapkan implementasi UU BPJS ini.
     
Perbaikan infrastruktur di bidang perekonomian juga mutlak diperlukan untuk melindungi masyarakat miskin. Perbaikan pasar tradisional menjadi semi modern, penguatan modal untuk lembaga-lembaga koperasi dan lembaga keuangan mikro dapat dilakukan pemerintah.  Saat ini ada beberapa pasar tradisional yang mati suri karena ekspansi pasar modern yang tidak terkendali. Harus dipahami, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini tidak berkembang tidak saja karena etos kerja dan inovasi mereka yang minim,  akan tetapi seringkali  faktor dominan penyebabnya justru adalah infrastruktur dan kebijakan yang tidak memihak kepada mereka.
  
Program-program yang ditawarkan tersebut diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk lebih  mandiri.  Hal yang harus dipahami oleh pemerintah, kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pemberian BLSM ini.   Pengalihan subsidi untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang perekonomian diharapkan akan mampu merombak tatanan struktural yang tidak memihak kepada masyarakat miskin.

(Penulis adalah Dosen dan Ketua Prodi S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM)