Analisis

Gelar Sultan


cwpel | Sabtu, 11 Mei 2013 | 09:00 WIB | Dibaca: 307 | Komentar: 0

Prof Dr Susetiawan

SEKURANG-KURANGNYA ada dua hal besar yang berkenaan dengan kontrak politik dari Kraton Yogyakarta (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) terhadap Negara Republik Indonesia. <I>Pertama<P>, pernyataan sikap Sultan Hamengku Buwono IX mendukung tegaknya Pemerintahan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari RI, pernyataan ini diikuti oleh Sri Paku Alam VIII, yang selanjutnya menjadi Daerah Istimewa. <I>Kedua<P>, perjuangan Sultan Hamengku Buwono X serta kraton sebagai institusi dan masyarakat Yogyakarta kepada Pemerintah Republik Indonesia. Perjuangan itu adalah untuk menetapkan kembali Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dengan Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam.

Perjuangan ini berhasil membuahkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelihatannya perjuangan keistimewaan belum usai. Sebab ada kewajiban  DIY untuk menyusun Perdais, yang dalam perjalanannya diwarnai oleh kontradiksi tentang pencantuman Gelar Sultan Hamengku Buwono, yakni <I>Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah<P>. Pertanyaan menarik tentangnya, apa dibalik penghilangan gelar tersebut dalam proses penyusunan Perdais?

Selama ini, kontradiksi tentang gelar tidak pernah ada dalam kehidupan sosial. Ada beberapa kemungkinan. <I>Pertama<P> masyarakat awam tidak mengerti tentang gelar, <I>kedua<P>, masyarakat memang tidak peduli tentang gelar. <I>Ketiga<P>, gelar dan maknanya telah terinternalisasi dalan diri masyarakat dan menjadi keyakinan secara institusional sebagai sesuatu yang adiluhung sehingga tidak perlu dipersoalkan.

Betapa tidak? Siapapun yang memangku sebagai sultan berkewajiban, dalam konteks kekinian,  memerangi keangkaramurkaan (<I>Senopati Ing Ngalaga<P>). Selain dari pada itu paduka berkewajiban mempersatukan seluruh umat beragama, meraih kebersamaan, keguyuban dan saling menghormati <I>(Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama<P>). Selanjutnya, beliau sebagai pemimpin bersumpah menjadi panutan yang menjadi contoh perilaku yang baik sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa (<I>Khalifatullah<P>).

Gelar ini merupakan konsekwensi logis dari kontraknya dengan alam atau kosmos dan bukan sebuah kontrak politik. Kontraknya dengan kosmos ini, Mataram Islam Jawa, mewajibkan siapaupun pemangku tahta wajib menjalankan perilaku sebagaimana digelarkan, itulah kiranya prinsip Tahta untuk Rakyat. Gelar itu menjadi kewajiban institusi untuk menjaganya, mengingatkan bagi siapa pun yang dipercaya mengemban tugas kepemimpinan untuk menjalankan kewajiban mulia demi kepentingan masyarakat banyak. Baik dalam kerajaan itu sendiri maupun masyarakat luas yang telah meyakini sebagi sesuatu yang baik.   

Pemegang tahta adalah pewaris kontrak kosmos. Setiap kerajaan dimana pun di dunia memiliki kontrak kosmos sendiri-sendiri sesuai dengan perjuangan masing-masing dalam mendirikan sebuah negara. Kerajaan di Thailand, Jepang, Belanda sampai dengan Vatikan pun memiliki kontrak dengan kosmos yang tidak bisa diganggu gugat oleh kontrak-kontrak politik atas dasar alasan kepentingan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang. Betapa resahnya dunia kalau Vatikan dicampuri oleh kepentingan politik jender. Usaha menghilangkan kontrak kosmos sama dengan menghilangkan atau menghapus kedaulatan yang telah dibangun berdasarkan perjuangan sejarah panjang, yang spesifik sesuai dengan pendirian negara kerajaan itu.

Bagaimana pun, gelar tersebut memiliki makna kearifan lokal, yang patut dilestarikan sebagai produk budaya. Di tengah perjuangan untuk mempromosikan kearifan lokal sebagai perlawanan terhadap penetrasi global, peniadaan gelar sultan justru ironis. Sangat disayangkan, hilangnya kearifan lokal kadang bukan semata karena intervensi bangsa lain akan tetapi diakibatkan bangsa sendiri yang penuh dengan ambisi permainan kepentingan, mengabaikan rasa nasionalisme.  Hal ini perlu dipertimbangkan, jangan sampai Perdai menjadi alat untuk meniadakan kearifan lokal yang bermakna kedaulatan dan telah dibangun berdasarkan atas kontrak kosmos.

   
Prof Dr Susetiawan

(penulis adalah Ketua Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, peneliti senior pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM).