Analisis

Hapus UN SD


cwpel | Senin, 6 Mei 2013 | 14:41 WIB | Dibaca: 344 | Komentar: 2

Prof Suyanto PhD

KETIKA berbicara ujian nasional (UN), mungkin masih ada fihak yang menderita traumatik akibat  kacaunya UN SMA/SMK yang baru lalu. Ujian  nasional sekolah dasar (SD)/ madrasah ibtidaiyah (MI) tahun ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0021/P/BSNP/I/2013. Dalam peraturan itu antara lain disebutkan bahwa soal untuk UN SD/MI yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) soalnya tidak semuanya disiapkan oleh pemerintah pusat.

Sebaliknya, soal UN SD/MI harus dibuat secara gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah pusat mendapatkan tugas untuk menyiapkan 25% butir soal dengan cara mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi soal UN untuk tahun ini (2012/2013). Pada saat yang sama Pemerintah provinsi juga harus menyiapkan 75% butir soal dan merakit Master Naskah Soal dengan melalui dua tahap yaitu: (1) menyusun 75% butir soal sesuai dengan kisi-kisi UN SD/MI tahun ini yang telah disiapkan BSNP, dan (2) merakit Master Naskah Soal USBN dengan cara menggabungkan 25% butir soal yang disiapkan oleh Pusat dan 75% butir soal yang dibuat oleh provinsi.

Dari cara mempersiapkan soal itu dapat dilihat sebenarnya UN SD/MI memang tidak berskala nasional dilihat dari  butir soal dan format soalnya. Mengapa demikian? Karena sebanyak 75% butir soal dibuat oleh pemerintah provinsi di seluruh negeri ini. Jadi secara nasional bentuk pertanyaannya tentu tidak sama. Disebut ujian nasional karena dalam pembuatan soal itu memang menggunakan kisi-kisi yang sama untuk seluruh wilayah di Indonesia yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sama pula. Bagaimana prosedur meluluskannya?  Peserta didik SD/MI dinyatakan lulus dari satuan pendidikan melalui rapat dewan  guru sekolah dengan prasyarat: menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dan (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran: (1) agama dan akhlak mulia; (2) Kewarganegaraan dan kepribadian; (3) estetika; dan (4) mata pelajaran pendididkan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Di samping tiga kelompok mata pelajaran itu siswa juga harus lulus kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan lulus UN.

Standar kelulusan bagi UN SD/MI ditetapkan oleh masing masing satuan pendidikan. Karena standar kelulusannya ditetapkan oleh satuan pendidikan, maka nilai akhir UN SD/MI tidak bisa dibandingkan secara nasional. Nilai yang bisa dibandingkan adalah yang sebanyak 25% butir soal yang dibuat oleh pusat. Jika pemerintah ingin melihat bagaimana kualitas sekolah dasar satu dibandingkan dengan sekolah dasar lainnya, maka harus menggunakan nilai mata pelajaran yang disampling dengan 25% butir soal.

Sesuai UU Sisdiknas, sekolah dasar merupakan bagian dari wajib belajar pendidikan dasar. Dalam UU Sisdiknas pendidikan dasar terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs (madrasah tsanawiyah). Jadi, ketika kita berbicara wajib belajar 9 tahun maka program terminalnya adalah SMP. Oleh karena itu sebenarnya kurang ada manfaatnya melakukan UN untuk SD/MI dalam konteks wajib belajar pendidikan dasar atau wajib belajar 9 tahun. Ketika siswa SD/MI meninggalkan sekolahnya dengan diberi tanda kelulusan, mereka baru menempuh 6 tahun belajar. Jadi, mereka masih memiliki kewajiban untuk belajar lagi selama tiga tahun di SMP. Dengan kata lain pendidikan di SD/MI bukanlah pendidikan yang bersifat terminal. Mereka harus melanjutkan ke SMP sesuai dengan amanah UU Sisdiknas.

Oleh karena itu di SD/MI sebenarnya kelulusan belum diperlukan. Yang perlu dimiliki bagi siswa SD/MI hanyalah tanda tamat  belajar 6 tahun, agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang wajib belajar berikutnya di SMP. Keluarga, masyarakat memiliki kewajiban moral untuk mendorong semua anak usia SD melanjutkan ke SMP. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun yang bermutu tanpa dipungut biaya. Kalau saja UN SD/MI tahun depan ditiadakan, maka akan terjadi efisiensi dan penghematan yang cukup lumayan. Penghematan itu bisa dipakai oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu wajib belajar 9 tahun.

(Penulis adalah Guru Besar FE Universitas Negeri Yogyakarta)