Analisis

Kedaulatan Energi


cwpel | Selasa, 9 April 2013 | 10:01 WIB | Dibaca: 759 | Komentar: 2

Fahmy Radhi.

KENDATI Pemerintah masih ‘kekeuh’ tidak menaikan harga BBM pada tahun politik 2013, namun kelangkaan BBM bersubsidi merebak silih berganti di berbagai daerah, termasuk di DIY-Jawa Tengah.  Tidak diragukan lagi, kelangkaan Solar dan Premium sangat merugikan bagi masyarakat terutama rakyat kecil. Para sopir angkot dan bis antar kota propinsi terpaksa tidak bisa  ‘narik’ karena tidak memperoleh solar (KR, 8 April 2013). Demikian juga dengan nelayan tidak bisa melaut berhari-hari lantaran solar bersubsidi ‘menyublim’. Kalau pun akhirnya Pemerintahan SBY berani menaikan harga BBM tentunya juga tidak ‘imun’ dari persoalan laten lainnya. Persoalan laten itu antara lain inflasi dan proses pemiskinan rakyat, serta kehebohan pembagian BLT pasca kenaikan harga BBM.
     
Selama ini, Pemerintah selalu menyelesaiakan persoalan laten itu secara parsial yang berorientasi jangka pendek, tanpa menyentuh akar permasalahan dibalik munculnya persoalan laten tersebut. Sesungguhnya, merebaknya persolan laten tersebut salah satunya adalah tergerusnya kedaulatan engeri di negeri ini. Kedaulatan energi adalah hak seluruh rakyat, bangsa dan negara untuk menetapkan kebijakan energi, tanpa campur tangan negara lain (Saparini, 2012). Definisi itu sebenarnya sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi kedaulatan energi dan amanah konstitusi, berdaulatkah Indonesia di bidang energi?
     
Meskipun konstitusi mengamanahkan kepada negara untuk menjaga kedaulatan energi, tetapi UU di bawahnya justru kontradiktif, yang cenderung sangat liberal dalam penguasaan dan pengelolaan migas di Indonesia. UU No 22/2001 tentang Migas justru membuka peluang lebar-lebar bagi perusahaan asing atas eksplotasi dan eksplorasi migas secara besar-besara dari dalam perut Ibu Pertiwi. Pengurasan migas tersebut juga dikuatkan dengan terbitnya UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang menyebutkan bahwa sektor migas dan pertambangan boleh dikuasai oleh Perusahaan Asing hingga mencapai 95%.
     
Paradigma kedua UU itu sesungguhnya menempatkan migas sebagai komoditi pasar yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, bukan komoditi strategis yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, seperti yang diamanahkan oleh konstitusi. Akibatnya, selain munculnya persoalan laten tersebut secara berkala, juga menyebabkan semakin tergerusnya Kedaulatan Energi Indonesia.
     
Data BP Migas (almarhum) 2012 menunjukan bahwa 88% ladang migas dikuasasi oleh Perusahaan Asing, 8% BUMS Nasional dan BUMN, dan 4% konsorsium yang melibatkan Perusahan Asing. Para penguasa Migas tersebut dikelompokan mejadi 3 kategori, (1) Super Major: ExxonMobile, Total, Fina, Elf, BP Amoco, Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. (2) Major; Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan Petronas yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%; (3) independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.
     
Selain data itu, rasa kebangsaan kita akan sangat terusik manakala membaca peta penguasaan  perusahaan asing atas wilayah eksplorasi migas dan batubara, yang dibuat BP Migas. Betapa tidak, peta itu menggabarkan bendera asal negara perusahaan asing yang menancap dan berkibar di hampir  di seluruh peta wilayah Indonesia. Asal bendera  tersebut meliputi: USA, UK, Belanda, Inggris, Perancis, Islandia, Italia, Australia, China, Korea Selatan, dan Malaysia. Ironisnya, tidak ada satu pun bendera Merah Putih yang menancap dan berkibar di peta wilayah itu.
     
Berdasarkan data dan peta tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa kedaulatan energi Indonesia sudah tergadaikan. Tanpa merebut kembali kedaulatan energi, jangan harap bangsa ini dapat mengatasi persoalan laten akibat kelangkaan dan penaikan harga BBM bersubsidi yang berpotensi menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.

(Penulis adalah Direktur Eksekutif Mubyarto Institute dan Wakil Ketua ISEI Yogyakarta)