Analisis

2013, Tahun Politik


cwpel | Selasa, 5 Februari 2013 | 08:40 WIB | Dibaca: 321 | Komentar: 1

Lambang Trijono MA

TAHUN 2013 adalah  tahun politik. Akan tetapi, tahun 2013 juga bisa disebut tahun evaluasi dan pengawasan. Memang kegiatan politik akan semakin dinamik di tahun ini. Partai politik akan meningkatkan aktivitas dan konsolidasi politik untuk memenangkan Pemilu 2014. Demikian itu akan membuat kegiatan politik semakin dinamik di masyarakat.

Namun, kita tidak boleh lupa bahwa tahun ini juga merupakan tahun evaluasi. Karena tahun ini merupakan tahun akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu  (KIB) jilid II. Evaluasi perlu dilakukan terhadap kinerja kabinet pemerintahan. Seperti, apakah janji-janji politik Presiden Yudoyono telah dipenuhi. Mana yang belum dan mana yang sudah untuk perbaikan kehidupan bangsa ke depan.

Banyak hal bisa kita lakukan untuk mengisi tahun evaluasi. Satu hal paling penting barangkali sejauhmana kemajuan demokrasi dicapai selama ini. Presiden Yudoyono adalah presiden pertama yang langsung dipilih rakyat berdasar Amandemen UUD 45. Baik sebagai pendukung maupun sebagai oposisi yang kredibel, kita perlu melakukan evaluasi untuk mendapatkan makna politik dari pilihan kita lakukan.

Selain evaluasi, pengawasan juga perlu kita lakukan. KIB II  sekarang ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada sisa waktu satu tahun lebih untuk evaluasi dan melakukan perbaikan. Terutama untuk kemajuan jangka panjang bagi perbaikan demokrasi.

Sejauh ini, banyak kalangan menilai kita sepenuhnya belum mencapai konsolidasi demokrasi. Praktik politik masih banyak diwarnai politik oligarkhi atau patrimonialisme. Pejabat publik dipilih rakyat masih belum bekerja sepenuhnya untuk kepentingan publik sebagaimana diamanatkan demokrasi. Masih banyak pejabat public yang bekerja untuk kepentingan partai, golongan dan kelompoknya. Seperti kita saksikan dalam praktik korupsi menggejala dalam politik birokrasi selama ini.

Mengisi sisa waktu akhir masa pemerintahan ini, pengawasan perlu dilakukan terhadap praktik politik oligarkhi dan patrimonialisme ini. Dalam birokrasi dan administrasi pemerintahan, kita mengenal dua jenis pejabat publik dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengambilan keputusan publik, yang perlu mendapat pengawasan.

Pertama, pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pejabat publik ini biasanya menduduki posisi teratas dalam pengambilan keputusan. Mulai dari Presiden/Wakil Presiden, Kabinet/Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, hingga kepala pemerintahan Desa. <I>Kedua<P> pejabat publik menduduki jabatan karena diangkat atau ditunjuk karena kompetensi duduk di dalam birokrasi pemerintahan. Pejabat publik ini disebut juga dengan kalangan teknokrasi. Mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dipercaya berdasar kompetensi atau karier dan pengalaman.

Terhadap pengambilan keputusan dari kedua jenis pejabat publik ini, pengawasan tentunya dilakukan dengan tolok ukur berbeda. Terhadap pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, akuntabilitas publik dilakukan apakah pengambilan keputusan sepenuhnya dilakukan demi kepentingan publik/rakyat atau kepentingan partainya untuk mendapatkan keuntungan memenangkan pemilu 2014.

Terdapat pepatah filosofis bisa digunakan sebagai acuan untuk itu.“ <I>Loyalitas partai berakhir ketika loyalitas terhadap bangsa dimulai”<P>, demikian pepatah menyebutkan. Artinya, pejabat publik dipilih langsung rakyat begitu diangkat sebagai pejabat publik harus bekerja demi loyalitasnya terhadap bangsa, dan meninggalkan loyalitasnya terhadap partai. Bisakah pejabat publik melaksanakan pepatah filosofis ini menjelang Pemilu 2014? Hal itu penting menjadi bagian dari pengawasan publik.

Terhadap pejabat publik yang diangkat karena kompetensi tolok ukur lebih mudah ditentukan. Kecakapan dan kompetensi mengambil kebijakan publik menjadi tolok ukur utama. Pengabdian profesional demi bangsa menjadi bagian dari pengawasan publik dalam ranah ini.

Sebenarnya masih ada pejabat publik lain yang belum termasuk dalam kategori ini, yaitu pejabat militer dan BUMN. Keduanya tidak kita masukkan disini. Pejabat militer tidak hanya terkait dengan masalah domestik, tetapi juga terkait masalah keamanan internasional. Karena itu, akuntabilitas publik dilakukan lebih bersifat supra-nasional. Sementara, pejabat publik BUMNakuntabilitas publik terkait dengan bekerjanya mekanisme pasar yang berdimensi ekonomi global.
Namun, terhadap semua itu perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan, sebagai bagian dari bekerjanya sistem demokrasi. Memasuki tahun politik ini, kita perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengambilan keputusan dilakukan pejabat publik. Apakah demi kepentingan bangsa atau kepentingan partai atau golongan. Sebagaimana kearifan filosofis mengatakan bahwa loyalitas terhadap partai dan golongan semestinya sudah berakhir sejak ketika mulai menjabat sebagai pejabat publik. (Lambang Trijono MA, penulis adalah sosiolog UGM)